Washington D.C., 9 Maret 2025 — Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika Serikat (USCIS) mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan semua calon imigran untuk menyerahkan informasi akun media sosial mereka sebagai bagian dari proses aplikasi visa dan kewarganegaraan. Kebijakan ini, yang mulai diberlakukan pada tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap individu yang masuk ke AS dan memperketat keamanan negara.

Menurut pernyataan resmi dari USCIS, semua pemohon visa, baik itu visa pelajar, pekerja, atau imigran keluarga, diwajibkan untuk mencantumkan akun media sosial mereka selama lima tahun terakhir. Hal ini mencakup platform-platform populer seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, serta aplikasi pesan seperti WhatsApp dan WeChat.

Tujuan Kebijakan

USCIS menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk terorisme dan kegiatan ilegal lainnya. “Dengan memiliki akses ke informasi media sosial, kami dapat lebih baik menilai latar belakang pemohon dan memverifikasi informasi yang mereka berikan,” ujar Julie Hillebrand, juru bicara USCIS, dalam sebuah konferensi pers.

Namun, kebijakan ini menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini melanggar privasi individu, karena imigran harus menyerahkan data pribadi yang sangat sensitif dan bisa melanggar kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat.

Respon Dari Aktivis Hak Asasi Manusia

Organisasi-organisasi hak asasi manusia, termasuk American Civil Liberties Union (ACLU), segera mengkritik kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kewajiban untuk menyerahkan informasi media sosial ini berpotensi mengarah pada penyalahgunaan data dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan pandangan politik atau afiliasi sosial mereka.

“Ini adalah pelanggaran besar terhadap privasi pribadi yang melibatkan data yang sangat sensitif,” kata Tanya Johnson, seorang pengacara ACLU. “Dengan memaksa orang untuk menyerahkan akun media sosial mereka, pemerintah AS menciptakan risiko yang sangat besar bagi individu yang berusaha untuk masuk atau tinggal di negara ini.”

Tanggapan Dari Pemerintah

Pemerintah AS bersikeras bahwa kebijakan ini bukan untuk mengintimidasi atau mengontrol kehidupan pribadi pemohon, melainkan untuk tujuan keamanan. Seorang pejabat senior di Departemen Keamanan Dalam Negeri menegaskan bahwa informasi yang diberikan akan digunakan hanya untuk keperluan pemeriksaan keamanan dan bahwa data tersebut akan disimpan dengan aman.

Namun, para pengkritik kebijakan ini menyatakan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, termasuk penggunaan algoritma atau kecerdasan buatan yang dapat menilai atau menghakimi perilaku individu berdasarkan pandangan mereka di media sosial.

Pengaruh Pada Proses Aplikasi Imigrasi

Bagi banyak calon imigran, pengumpulan data media sosial ini akan menjadi tambahan yang signifikan dalam proses aplikasi visa yang sudah rumit. Proses pemeriksaan ini diperkirakan akan memakan waktu lebih lama dan menambah beban administratif bagi pemohon.

Bagi sebagian imigran, kebijakan ini mungkin menambah tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang tidak aktif di media sosial atau yang memilih untuk menjaga profil online mereka tetap pribadi. Selain itu, bagi beberapa imigran yang datang dari negara dengan pembatasan ketat terhadap akses ke platform tertentu, menyerahkan akun media sosial dapat menjadi hal yang sulit dilakukan.

Masa Depan Kebijakan Imigrasi AS

Pengenalan kebijakan ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar dalam kebijakan imigrasi AS yang bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap individu yang memasuki negara tersebut. Namun, dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah privasi dan kebebasan sipil, kebijakan ini kemungkinan akan terus menjadi bahan perdebatan di dalam negeri dan di luar negeri.

Imigrasi AS mengatakan mereka akan terus mengevaluasi kebijakan ini berdasarkan umpan balik dari publik dan kelompok hak asasi manusia. Sementara itu, para pengkritik berharap pemerintah dapat menemukan jalan tengah yang lebih mengutamakan hak privasi individu sambil tetap menjaga keamanan nasional.

Penutup

Meski tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keamanan, imigran dan aktivis hak asasi manusia tetap khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat melanggar hak privasi mereka. Saat ini, masih banyak pertanyaan tentang bagaimana data ini akan dikelola dan apakah kebijakan ini akan menjadi preseden bagi kebijakan serupa di masa depan.